Nanang Martono

learning, sharing …

Sosiologi Perubahan Sosial -Revisi 2014

December 10th, 2013 by Nanang Martono

Sosiologi Perubahan Sosial -Edisi Revisi 2014

Posted in Sosiologi Perubahan Sosial | Comments Off on Sosiologi Perubahan Sosial -Revisi 2014

Mitos Sekolah Favorit

July 4th, 2013 by Nanang Martono

republika_20130704

MITOS SEKOLAH FAVORIT

Posted in Ragam | Comments Off on Mitos Sekolah Favorit

Eksklusi Buku – Hari Buku Nasional

May 18th, 2013 by Nanang Martono

Republika18052013_hal6

Eksklusi Buku – naskah asli

Posted in Ragam | Comments Off on Eksklusi Buku – Hari Buku Nasional

Legisartis

May 8th, 2013 by Nanang Martono

Masa pendaftaran calon legislatif atau caleg telah dimulai beberapa hari yang lalu. Beberapa partai peserta pemilu mulai mendaftarkan para caleg andalannya dari berbagai latar belakang. Ada partai yang menawarkan caleg perempuan sebagai calon andalan, yang diharapkan mampu menarik suara dari pemilih perempuan. Pemilih perempuan adalah pemilih terbesar di Indonesia. Ada partai yang menawarkan wajah lama, serta ada pula yang menawarkan artis terkenal untuk menarik perhatian pemilih. Semua usaha dilakukan agar dapat merah simpati massa.

Modal minim untung besar

Menjadi caleg memerlukan modal yang sangat besar. Menurut salah satu sumber dari media massa menyebutkan bahwa untuk menjadi caeg, diperlukan modal sekitar tiga milyar rupiah, jumlah ini mungkin lebih. Sebuah angka yang sangat fantastis. Untuk itu, hanya orang kaya saja yang mampu menjadi caleg. Lalu pantaskah jika mereka mengatasnamakan dirinya sebagai wakil rakyat miskin, sementara mereka sendiri tidak pernah merasakan pahit getir kehidupan rakyat miskin?

Inilah problem utama. Ketika kampanye, mereka menggunakan rakyat miskin sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Lalu, ketika mereka berhasil duduk di kursi DPR, hanya sebagian kecil kebijakan mereka yang pro rakyat miskin.

Menjadi anggota DPR memang menggiurkan. Jika berhasil, dengan modal milyaran, mereka dapat meraup keuntungan trilyunan rupiah selama lima tahun. Gaji anggota DPR terkesan tidak masuk akal. Rata-rata mereka mendapatkan gaji sekitar Rp 46 juta per bulan. Gaji tersebut terdiri atas gaji pokok, tunjangan listrik, tunjangan aspirasi, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, serta tunjangan pengawasan. Rincian ini belum termasuk komponen gaji ketiga belas, dan gaji yang diperolah dari pengeluaran tidak rutin. Angka itu memang sangat tidak masuk akal, misalnya: tunjangan listrik sebesar Rp 5,5 juta per bulan. Apabila kita bandingkan dengan rata-rata pengeluaran listrik per bulan untuk orang awam (nonindustri) hanya sekitar Rp 100 ribu sampai 1 juta per bulan. Padahal pengeluaran listrik sebesar 1 juta per bulan termasuk sangat mewah. Dengan pendapatan tersebut, sebenarnya tidak ada alasan bagi seorang anggota DPR untuk melakukan korupsi, karena gaji mereka lebih dari cukup untuk ukuran biaya hidup di Indonesia.

Rata-rata gaji per bulan ini, jika kita bandingkan dengan rata-rata gaji seorang profesor, juga sangat jauh perbedaannya. Seorang profesor harus bergelar doktor, sedangkan anggota DPR, sebagian besar hanya lulusan SMA atau S1. Inilah perspektif orang awam. Maka tidak salah apabila orang-orang kaya memilih menjadi caleg untuk melipatgandakan kekayaannya. Namun, langkah ini sangat spekulatif. Tidak setiap caleg berhasil menjadi anggota legislatif. Jika mereka gagal, mereka pun akan mengalami kerugian yang sangat besar.

Wakil rakyat

Benarkah setiap anggota DPR mewakili rakyat? Inilah pertanyaan yang selalu menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, sebagian besar wakil rakyat di DPR, justru bukanlah orang-orang yang dikenal massa. Hal ini juga terjadi di kalangan anggota DPRD 1 dan DPRD 2. Sebagian dari mereka bukanlah sosok yang dikenal rakyat.

Dalam pemilu langsung, rakyat diminta untuk memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Yang terjadi adalah rakyat dipaksa untuk memilih caleg-caleg yang tidak mereka kenal. Mereka tidak mengenai asal-usul caleg yang ditawarkan. Bahkan, banyak caleg yang bukan berasal dari daerah pilihan (dapil). Caleg dari wilayah A, justru menjadi caleg di dapil B. Ini dilakukan para caleg untuk meraih suara, karena mungkin di dapil asalnya, mereka akan berpotensi kalah, sehingga mereka harus menggunakan dapil lainnya untuk mengangkat suara. Inilah strategi politik.

Partai selalu membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi menjadi caleg, asalkan memenuhi persyaratan. Ada pula caleg kehormatan yang sengaja ditarik partai agar menjadi calegnya.

Apa yang salah dengan mekanisme perekrutan ini? Tidak ada yang salah. Semua sesuai dengan prinsip demokrasi. Setiap rakyat dapat berpartisipasi secara langsung. Hanya saja, benarkah rakyat memilih wakilnya? Benarkan caleg yang ditawarkan mewakili rakyat? Jika demikian, mengapa justru yang terjadi banyak caleg yang tidak dikenal pemilihnya. Inilah pertanyaan yang paling mendasar yang menyebabkan mekanisme perekrutan menjadi sebuah perhatian. Maka, partai harus mengubah mekanisme perekrutan ini.

Partai harus memulai dari jaringan yang paling bawah, tingkat ranting. Tingkat ranting berada di tingkat kecamatan. Seleksi caleg seharusnya dipilih dari tingkat ini. Massa pemilih diberi kebebasan untuk mencalonkan siapa orang yang mereka ajukan untuk menjadi caleg yang mewakili daerahnya. Mekanime ini sering ditinggalkan karena biasanya, sosok caleg akan muncul secara ‘tiba-tiba’, tanpa sepengetahuan rakyat di daerahnya. Dan juga, mekanisme ini memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi meskipun demikian, mekanisme ini setidaknya dapat menjamin representasi caleg yang diajukan dalam pemilu. Representasi adalah masalah krusial.

Selain itu, masalah lain yang sering ditinggalkan adalah masalah kualitas dan kapabilitas caleg yang diajukan. Sering kali dua hal ini dinomorduakan, yang diutamakan adalah kemampuan finansial dan popularitas caleg, meskipun caleg tersebut juga tidak populer. Kemudian yang menjadi pertimbangan utama tentu saja adalah kemampuan finansial, tanpa diimbangi dengan kualitas yang memadai. Maka, tidak heran jika banyak artis yang direkrut menjadi caleg karena mereka lebih populer, meskipun si artis sama sekali tidak memiliki kapabilitas yang memadai.

Fenomena ini juga terjadi dalam pemilihan kepala daerah, gubernur atau bupati. Artis menjadi model iklan partai untuk menaikkan popularita partai yang bersangkutan. Selain popularitas, artis tentu saja memiliki moda finansial yang dapat diandalkan. Budaya pop telah memasuki ranah politik. Dalam beberapa kasus, strategi ini terbukti mampu mengangat citra partai, namun ada pula yang tidak memiliki efek apapun. Caleg artis gagal meraih suara mayoritas.

Posted in Ragam | Comments Off on Legisartis

Formalisasi UN SD

May 8th, 2013 by Nanang Martono

Formalisasi UN SD

Posted in Ragam | Comments Off on Formalisasi UN SD

Politisasi Tasripin

May 8th, 2013 by Nanang Martono

Politisasi Tasripin

Posted in Ragam | Comments Off on Politisasi Tasripin

Siswi Hamil dan UN

April 17th, 2013 by Nanang Martono

Siswi Hamil dan UN

Posted in Ragam | Comments Off on Siswi Hamil dan UN

Kontestasi UN

April 17th, 2013 by Nanang Martono

Kontestasi_UN_Opini_Republika

Posted in Ragam | Comments Off on Kontestasi UN

Menakar Kegagalan RSBI

January 21st, 2013 by Nanang Martono

Menakar Kegagalan RSBI

Posted in Ragam | Comments Off on Menakar Kegagalan RSBI

Kekerasan Simbolik di Sekolah

September 27th, 2012 by Nanang Martono

check it: Kekerasan Simbolik – buku

Posted in Ragam | Comments Off on Kekerasan Simbolik di Sekolah

« Previous Entries Next Entries »