Nanang Martono

learning, sharing …

Tragedi Nasional itu Bernama UN

May 6th, 2010 by Nanang Martono

Oleh: Nanang Martono

Bulan April adalah bulan perjuangan bagi pelajar Sekolah Menengah di seluruh pelosok Tanah Air. Pasalnya, di bulan ini, setiap tahunnya pemerintah menggelar hajatan nasional yang sangat mewah bernama Ujian Nasional (UN). Mewah, karena hajatan ini berhasil menguras dana ratusan juta bahkan milyaran rupiah dalam waktu tiga hari. Penuh perjuangan, itulah usaha yang dilakukan generasi muda Indonesia untuk sekedar memperoleh angka 4,26 dalam tiga hari, dan setiap tahun, selalu menuai duka sebagian pelajar, dan orang tua mereka. Duka mendalam harus dialami ketika mereka dinyatakan tidak lulus UN, karena tidak berhasil mencapai nilai 4,26. Ironis memang.

UN sejak pertama kali digelar, memang mengundang kontroversi, karena mengakibatkan banyak peserta yang gagal. Namun, pemerintah tetap mengadakan UN untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Jika untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, maka yang dimaksud adalah kualitas siapa? Siswa, guru, sekolah, atau siapa? Jika jawabannya adalah kualitas siswa, tentu harus diingat bahwa kualitas mereka sangat bergantung pada sistem pendidikan tempat mereka belajar. Dengan demikian, apakah guru dan fasilitas belajar yang mereka gunakan sudah sesuai “standar nasional”.

Mengabaikan Proses

Proses belajar selama tiga tahun harus dipertaruhkan dalam tiga hari. Alhasil, banyak siswa yang menempuh jalan pintas. Gurupun kewalahan, jika hasil uji coba UN ternyata membuahkan hasil yang menyedihkan. Beberapa minggu sebelum UN, siswa mengikuti program belajar tambahan atau mengambil les di Lembaga Bimbingan Belajar (LBB). Materi yang diberikan juga hanya sebatas “bagaimana mereka dalam waktu singkat, siap untuk diadu?” Maka LBB hanya mengajarkan cara belajar sistem gambling, mereka memamerkan berbagai strategi, misalnya menggunakan metode penalaran atau smart solution. Hasilnya, peserta LBB bisa menjawab soal dengan benar dalam waktu singkat. Itu bagi mereka yang ber-duit. Lalu, bagaimana dengan mereka yang modalnya pas-pasan?

Melihat proses tersebut, layakkah UN digunakan sebagai indikator kualitas pendidikan nasional? Apakah ketika menjawab soal dengan benar, mereka dijamin mengetahui dengan pasti asal usul jawaban tersebut? Atau karena mereka hanya asal memilih, atau karena nasib mereka lagi baik, menyebabkan  jawaban “asal milih” tadi ternyata benar 100 persen? Hal inilah yang selalu menjadi perdebatan, UN dinilai tidak memperhatikan proses belajar selama tiga tahun. UN sudah melanggar hakikat pendidikan itu sendiri, yang menurut Freire (2003), pendidikan adalah sebuah proses, proses yang tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, tidak masuk akal ketika seorang siswa lulus UN, mendapat gelar “anak pintar” dan siswa yang gagal UN mendapat gelar “anak bodoh dan malas” (ingat pernyataan wakil presiden setahun yang lalu).

Akar Masalah

Akar masalahnya adalah sistem pendidikan kita yang sangat kuantitatif, yang menganggap bahwa kepandaian siswa dapat diukur dan dinilai dengan angka. Maka pemerintahpun memaksakan diri membuat indikator untuk menentukan kriteria “siswa yang pintar” dan “siswa yang bodoh”, dengan indikator lulus/tidaknya mereka dalam UN. Apakah hanya karena seorang siswa lupa bahwa “sin 90 = 1” dan “tan 45 = 1”, dikatakan bodoh dan malas karena tidak menghapalkan di rumah?

Pendidikan, dengan demikian sudah menjadi “agama baru” bagi masyarakat (meminjam istilah Ivan Illich, 2000). Agama adalah lembaga yang diyakini mampu membawa manusia ke surga. Jika seseorang tidak beragama, maka ia tidak akan masuk surga. Sehingga, orang yang tidak sekolah, tidak dapat dikatakan pintar (?) Sejatinya, sekolah hanyalah salah satu sarana bagi seseorang untuk mencapai predikat “pintar”. Selain sekolah, proses belajar bisa diperoleh melalui pengalaman.

Pendidikan adalah proses. Proses menjadi tahu tentang hakikat kehidupan di sekelilingnya. “Pintar” tidak berarti “hapal”. Seseorang dikatakan pintar ketika ia tanggap terhadap permasalahan di sekitarnya, dan mampu memberikan sebuah perubahan pada lingkungannya menjadi lebih baik. Dengan kata lain, siswa yang pintar, adalah siswa yang mampu memahami permasalahan di sekitarnya, dan mampu menggunakan ilmunya untuk mengatasi masalah tersebut. Ini dapat dicapai melalui proses panjang, dan tidak dapat diukur dengan angka.

Keberhasilan seseorang dalam mengenyam pendidikan, hanya dapat diketahui setelah ia terjun ke masyarakat, hanya masyarakatlah yang dapat menilai kepandaiannya sesuai bidang ilmu yang dikuasainya. Ibarat kue, bisa dikatakan enak, jika kue tersebut sudah diturunkan dari oven. Enak-tidaknya kue tersebut tidak dapat diketahui ketika masih berada di dalam oven. Yang menilai enak atau tidak enak adalah lidah orang yang memakannya, bukan si oven.

Indonesia Belum Siap

Untuk menilai keberhasilan pendidikan dengan menggunakan standar nasional, untuk waktu sekarang Indonesia belum siap. Fasilitas pendidikan belum merata, maka mustahil dengan kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang berbeda-beda, pemerintah menuntut hasil yang sama rata.

UN dapat dilaksanakan jika pemerintah sudah berhasil memperbaiki manajemen pendidikan di tingkat pusat dan daerah. Dibutuhkan waktu yang cukup lama guna merealisasikan tujuan ini. Tidak masalah jika UN digunakan sebagai pemetaan persebaran kualitas pendidikan, namun UN jangan digunakan sebagai syarat utama keberhasilan siswa dalam proses pendidikan selama tiga tahun. Libatkanlah guru dalam proses pengambilan keputusan mengenai keberhasilan siswa dalam proses belajar.

Karena pendidikan adalah proses panjang tanpa akhir, maka orang yang berhak menentukan keberhasilan proses belajar siswa adalah guru. Guru adalah orang yang mendampingi siswa dalam proses belajar selama tiga tahun. Namun, guru hanya berhak menilai proses bukan hasil belajar. Sedangkan yang berhak menilai hasil belajar adalah masyarakat yang menggunakan output pendidikan tersebut.

Posted in Sosiologi Pendidikan