Nanang Martono

learning, sharing …

SNMPTN = Komersialisasi Pendidikan

June 16th, 2010 by Nanang Martono

Oleh: Nanang Martono

Selama dua hari, ribuan calon mahasiswa mengikuti SNMPTN. Mereka memperebutkan ribuan kursi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Banyak perubahan yang dilakukan dalam SNMPTN ini. Selain adanya mata ujian TPA mulai tahun 2009 yang lalu, SNMPTN tahun ini menggunakan sistem pendaftaran secara online. Sistem ini selain menunjukkan kinerja panitia yang semakin canggih, juga memberikan berbagai kemudahan bagi calon peserta untuk mendaftar SNMPTN. Mereka tidak perlu datang ke panitia lokal di setiap PTN, namun bisa mendaftar dari lokasi tempat tinggal mereka. Calon peserta benar-benar dimanjakan dengan sistem ini. Namun, sistem ini justru menyebabkan banyak calon peserta gagal mengikuti SNMPTN dikarenakan website SNMPTN sulit diakses. Selain itu, banyak calon peserta yang tidak memiliki penguasaan teknologi yang canggih.

SNMPTN: Sistem seleksi bermasalah

SNMPTN merupakan hasil pergantian dari beberapa nama, sejak Sipenmaru, UMPTN, SPMB dan sekarang SNMPTN. Sistem ini merupakan sebuah mekanisme untuk menyaring calon mahasiswa untuk dapat memasuki puluhan PTN di seluruh Indonesia yang dilakukan secara nasional. Sistem ini diakui cukup ampuh untuk menyaring calon mahasiswa. Benarkah demikian?

Pada dasarnya tidak ada mekanisme seleksi apapun yang sangat valid. Artinya, SNMPTN sebenarnya bukanlah alat seleksi yang 100% ampuh untuk memilih calon mahasiswa. Pada era tahun 1970an sampai 1990an, citra PTN sangat populer di kalangan masyarakat. Adalah sebuah kebanggaan tiada tara manakala calon mahasiswa dapat masuk ke PTN. Para orang tua pun sangat bangga bila putra putrinya berhasil masuk PTN. PTN adalah simbol prestise bila dibandingkan dengan PTS (Perguruan Tinggi Swasta). PTN adalah simbol perguruan tinggi berkualitas, karena tingkat persaingaanya yang sangat tinggi.

Lembaga bimbingan belajar (LBB) pun memanfaatkan moment ini. Mereka berlomba-lomba menawarkan jasa memasukkan siswanya ke PTN, terutama PTN ternama, UI, UGM, ITB, IPB dan sebagainya. Tidak mengherankan ketika mendekati akhir tahun ajaran, sejumlah LBB mulai bergerilnya ke sekolah-sekolah mencari calon peserta bimbingan. Ada yang memberikan try out, sampai mendemonstrasikan “metode praktis” untuk menembus SNMPTN. Bentuk soal pilihan ganda, ternyata dimanfaatkan oleh LBB ini. Mereka memiliki jurus jitu untuk menebak jawaban (bukan mencari jawaban yang benar). Peserta SNMPTN dibekali dengan jurus tebak-tebakan. Bila mekanismenya seperti ini, tidak jarang ditemui siswa yang ketika SMA memiliki nilai pas-pasan, ternyata bisa lolos SNMPTN, sementara siswa yang pandai, kadang kala justru tidak lulus.

SNMPTN dan UN

SNMPTN adalah hajatan nasional yang diadakan setiap tahun. Seleksi ini juga merupakan sebuah pemborosan energi terutama bagi calon mahasiswa. Mengapa demikian? Beberapa waktu yang lalu, siswa telah berjuang keras untuk dapat lulus Ujian Nasional (UN). Mengapa ketika mereka akan melanjutkan ke PTN harus diseleksi lagi? Sebenarnya, sejauh mana fungsi UN bagi siswa SMA? Bila fungsi UN adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional (baca: kualitas peserta didik), mengapa nilai UN tidak digunakan sebagai dasar untuk seleksi di PTN? Nilai UN seharusnya dapat digunakan untuk masuk ke PTN.

Bila mekanisme ini yang digunakan PTN, maka pemerintah tidak perlu membuang energi untuk menyelenggarakan SNMPTN. Calon mahasiswa pun bisa menghemat energi untuk belajar dan menghemat anggaran untuk membeli formulir pendaftaran SNMPTN yang setiap tahun selalu naik.

Ketika siswa dinyatakan tidak lulus SNMPTN, mereka akhirnya harus menguras tenaga mencari “sekolah alternatif” untuk melanjutkan studi mereka. Setelah lolos dari cengekeraman LBB, mereka pun menjadi incaran berbagai PTS (Perguruan Tinggi Swasta). Sebagian di antara mereka mengikuti ujian masuk lokal di setiap PTN.

Secara umum, ada tiga jalur utama yang digunakan PTN untuk menjaring calon mahasiswa. Pertama, sering dikenal dengan sebutan PMDK. Jalur ini memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi yang bisa diunggulkan selama di SMA. Prestasi ini dapat berupa prestasi akademik maupun prestasi nonakademik, olah raga atau seni. Kedua, SNMPTN. Seluruh mekanisme penerimaan dilakukan panitia pusat di Jakarta, sehingga PTN hanya menerima hasil seleksi terpusat tersebut. Ketiga, ujian masuk lokal atau sering disebut UM. Seluruh mekanisme seleksi dilakukan oleh PTN masing-masing.

Sebagian PTN memberikan porsi yang besar pada UM ini. UM adalah sumber penghasilan bagi PTN setelah pemerintah mengurangi subsidi bagi PTN. Mahasiswa yang masuk melalui jalur UM akan dikenai biaya yang sangat mahal. Melalui jalur inilah, mekanisme kolusi sangat mungkin terjadi karena di dalamnya ada proses tawar-menawar harga. Dengan demikian, citra PTN sebagai PT berkualitas tinggal mitos belaka.

Mengembalikan fungsi UN

Ketika sistem UN banyak mendapat penolakan dari sebagian besar elemen masyarakat (guru, orang tua serta siswa) pemerintah selalu berdalih “UN adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan”. Siswa yang tidak lulus UN harus belajar lebih rajin untuk mengikuti ujian ulang. Bila ternyata tetap tidak lulus, mereka pun dipersilakan untuk mengikuti program Kejar Paket

Ketika fungsi UN adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, secara logis, siswa yang lulus UN juga merupakan siswa yang berprestasi. Kondisi ini sebenarnya dapat dilanjutkan, berarti siswa yang lulus UN semuanya layak masuk PTN tanpa seleksi karena mereka sudah diseleksi menggunakan UN. Namun kenyataanya tidaklah demikian.

Dalam hal ini pemerintah terkesan kurang konsisten. Pemerintah membuat berbagai standar kelulusan yang sebenarnya tidak perlu. Standar kelulusan itupun bertingkat-tingkat, setelah UN masih ada SNMPTN. Alangkah baiknya bila untuk tujuan yang sama, pemerintah membuat satu standar saja. Bila sudah ada UN, untuk apa ada SNMPTN?

Daya tampung PTN memang sangat terbatas. Dalam hal ini ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, menggunakan hasil UN sebagai mekanisme seleksi utama, sehingga mereka yang memperoleh nilai UN yang tinggi, diberi kesempatan untuk memilih PTN yang akan dituju tanpa tes lagi. Kedua, menambah daya tampung PTN. Yang terjadi adalah sebaliknya, daya tampung mahasiswa melalui SNMPTN justru dikurangi. PTN lebih banyak menerima mahasiswa melalui UM. Komersialisasi pendidikan terbuka lebar. Akhirnya, pendidikan tetap eksklusif, hanya untuk golongan menengah ke atas.

Posted in Sosiologi Pendidikan