Nanang Martono

learning, sharing …

Kado Akhir Tahun untuk Dosen

December 23rd, 2013 by Nanang Martono

Tahun 2013 segera berakhir. Seperti biasa, ritual tutup tahun diisi banyak agenda menyambut tahun baru. Setiap orang telah memiliki berbagai harapan yang ingin diraih di tahun depan.

Bagi dosen Indonesia, masa akhir tahun ini dikejutkan dengan kado tutup tahun dari pemerintah. Saat ini dosen sibuk membuka dua kado istimewa: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2013 dan Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SIPKD). Dua kado ini bukan membuat dosen Indonesia tersenyum bahagia, melainkan mereka harus berjibaku dengan serangkaian masalah dan “pekerjaan tambahan” yang sia-sia. Dua kado tersebut akan diuraikan dalam tulisan ini.

Perpres 88/2013

Pada 11 Desember 2013 pemerintah telah mengesahkan Perpres 88/2013 yang mengatur mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Pada pasal 3.1.f. Perpres ini menyatakan bahwa dosen dikecualikan sebagai penerima Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan kata lain, dosen tidak berhak menerima Tunjangan Kinerja dari pemerintah.

Lahirnya Perpres 88/2013 ini menunjukkan ketidakadilan pemerintah terhadap profesi dosen di bawah Kemendikbud.  Padahal di saat yang sama dosen-dosen di Indonesia dituntut untuk memacu produktivitas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar dunia pendidikan tinggi Indonesia dapat berkompetisi di tingkat internasional.

Tidak ada alasan pasti yang mendasari mengapa dosen tidak diberi tunjangan kinerja. Namun, hal ini diduga karena dosen telah mendapatkan insentif yang sangat besar (dalam pandangan pemerintah) yang diperoleh melalui serdos (sertifikasi dosen). Dengan adanya serdos, pemerintah menilai tingkat kesejahteraan dosen telah meningkat dari sebelumnya.

Penghapusan tunjangan kinerja ini dinilai tidak adil karena hanya berlaku bagi dosen di bawah naungan Kemendikbud. Sedangkan dosen yang bernaung di bawah kementerian lain tetap mendapatkan tunjangan ini.

Serdos berbeda dengan tunjangan kinerja. Pertama, serdos diperoleh melalui “sistem seleksi”. Dan sampai saat ini, masih banyak dosen yang belum mendapatkan serdos ini. Besaran tunjangan serdos adalah sama untuk setiap dosen yang telah lulus serdos, yaitu sebesar satu kali gaji pokok. Hal ini menunjukkan bahwa serdos bukan didasarkan pada “kinerja” melainkan pada “status”: “serdos” dan “belum serdos”. Kinerja dosen yang telah serdos tentu saja adalah sama.

Serdos bermasalah

Serdos yang digulirkan pemerintahan SBY sejak awal telah mengandung permasalahan. Pertama, proses seleksi bukan didasarkan pada kinerja, melainkan “urut usia” alias “urut kacang”. Dosen senior di sebuah PT (Perguruan Tinggi) akan diserdos terlebih, sedangkan dosen junior harus antri. Ini artinya serdos syarat dengan feodalisme, yang tua didahulukan daripada yang muda, tanpa melihat kinerja dosen muda.

Kedua, proses seleksi serdos sangat rentan manipulasi data dan membuka kesempatan dosen untuk tidak jujur. Untuk mengikuti seleksi serdos dosen hanya diminta menulis DD (deskripsi diri). Dalam DD, dosen menceritakan “kinerjanya” selama beberapa tahun ke belakang. Dengan kata lain, DD merupakan sarana dosen untuk berperilaku “narsis”, dan membuat DD sebaik mungkin agar menarik perhatian penilai.

Ketiga, proses evaluasi serdos yang dilakukan setiap tahun sekali tidak mengevaluasi kinerja dosen secara utuh, melainkan hanya formalitas. Hal ini disebabkan sistem pelaporan BKD (Beban Kerja Dosen) hanya dilakukan dengan instrumen kuantitatif. Dosen cukup melaporkan: jumlah mata kuliah, jumlah tatap muka, jumlah SKS, jumlah mahasiswa peserta, jumlah penelitian, jumlah publikasi jurnal, jumlah kegiatan pengabdian masyarakat, dan data kuantitatif lainnya.

Dengan alat ukur ini, maka dosen yang asal-asalan bekerja tidak pernah terkontrol dan tetap mendapatkan tunjangan serdos. Bagi yang mereka yang penting adalah kuantitas, bukan kualitas. Bila kondisinya seperti ini, maka masih layakkah serdos diklaim sebagai bukti peningkatan kinerja dosen?

SIPKD

Kado berikutnya adalah kewajiban mengisi SIPKD. SIPKD diluncurkkan dengan dalih untuk mengontrol kinerja dosen selama beberapa waktu terakhir. Ini adalah kado dadakan yang dikirimkan Dikti secara online, pasalnya dosen Indonesia hanya diberi waktu satu bulan untuk melaporkan “kinerjanya”.

Permasalahan utama sebenarnya bukan pada masalah jangka waktu pengisian, namun pada data yang harus diisikan secara online. Data tersebut selalu diminta Dikti setiap tahun, padahal seharusnya Dikti sudah memunyai data tersebut tanpa harus meminta informasi pada dosen yang bersangkutan. Data tersebut di antaranya adalah: tempat dan tanggal lahir, tanggal mulai diangkat CPNS dan PNS, riwayat pendidikan, tanggal kenaikan pangkat, alamat PT, mata kuliah pokok, dan data lainnya.

Inilah adalah kado yang membuang waktu efektif dosen karena dosen harus membuka banyak dokumen. Ini menunjukkan bahwa sistem informasi “online” Dikti sangat kacau. Dikti tidak memiliki database yang siap dibuka kapan saja, tanpa harus mengancam dosen yang tidak mengisinya.

Kemudian, pada tahun ini, pelaporan harus disertai dengan hasil scan semua dokumen pendukung, salah satunya absen kuliah. Ini memerlukan waktu yang lama. Belum lagi masalah koneksi internet yang sangat lambat juga menjadi kendala saat pengisian. Masalahnya adalah, bila dosen selesai mengisi dan mengunggah semua dokumen, lalu data tersebut akan digunakan untuk apa? Mungkinkah Dikti membuka dokumen yang telah diunggah satu per satu? Jawabannya “mustahil”.

Tulisan ini mengisyaratkan dua hal. Pertama, pemerintah harus segera merumuskan sistem pengawasan kinerja dosen, dan bukan kinerja secara kuantitatif saja. Kedua, pemerintah harus segera mengatasi kekacauan arsip kepegawaian, agar setiap tahun mereka tidak harus meminta data yang sama kepada dosen.

Posted in Ragam